Konsultasi Publik Audit Hukum terhadap Badan Hukum, Badan Usaha, dan Badan Publik
Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
Naskah Akademik RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Dan Pengawasan Bantuan Hukum
Upaya pembinaan hukum nasional dilakukan terhadap salah satunya pelaksanaan hukum
Upaya pembinaan hukum nasional dilakukan terhadap salah satunya Pengembangan Sumber Hukum Lainnya
Upaya pembinaan hukum nasional dilakukan terhadap salah satunya adalah terkait dengan Pembentukan Hukum
Pengelolaan Aset
Tahapan Persidangan Perampasan Aset (Hukum Acara Perampasan Aset)
Permohonan Perampasan Aset (Hukum Acara Perampasan Aset)
Tahapan Penelusuran (Hukum Acara Perampasan Aset)
Pengaturan Umum Perampasan Aset Tindak Pidana
Aset Tindak Pidana yang di rampas
Temukan definisi terkait aset, aset tindak pidana, perampasan aset, penelusuran, pemblokiran, penyitaan, instansi berwenang, dan lain-lain terkait RUU Perampasan Aset tindak pidana.
Analisis dan Evaluasi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017
Hukuman Pidana dalam RUU Penilai
Kebutuhan Baru akan Pusat Data Transaksi Properti Dan Bisnis
Pendidikan Profesi Penilai di sektor Swasta dan di Lingkungan Pemerintah
Organisasi Profesi Penilai sebagai mitra Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Profesi Penilai
Sanksi Administratif bagi Penilai
Struktur dan tugas Majelis Penilai
Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri
Pendirian, Penerbitan, dan Pencabutan Izin Pendirian KJPP Kerja Sama KJPP Dengan Kantor Jasa Penilai Publik Asing
Pengangkatan dan pendaftaran penilai di lingkungan pemerintah serta pendaftaran dan perizinan penilai di sektor swasta
Hak, kewajiban, dan larangan dari Penilai
Tugas dan wewenang dari Penilai
Bidang pekerjaan dari Penilai
Status, kedudukan, dan wilayah kerja dari Penilai
Gambaran Umum Penilai
Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) pada RUU KUHP
Pidana Mati pada RUU KUHP
Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden pada RUU KUHP
Isu Perpajakan Pada Perpu Cipta Kerja
Menyatakan Diri Dapat Melakukan Tindak Pidana Karena Memiliki Kekuatan Gaib (Dukun) pada RUU KUHP
Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan (Contempt of Court) pada RUU KUHP
Isu Ketenagakerjaan pada Perpu Cipta Kerja
Unggas yang Merusak Kebun yang Ditaburi Benih RUU KUHP
Penodaan Agama
Isu Penganiayaan Penganiayaan Hewan
Alat Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan
Isu Penggelandangan pada RUU KUHP
Isu Pengguguran Kandungan pada RUU KUHP
Isu Perzinaan dalam RKUHP
Jaminan Produk Halal pada Perppu Cipta Kerja
Isu Kohabitasi dalam RUU KUHP
Isu Perkosaan Dalam Perkawinan pada RKUHP