Daftar Inventarisasi Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah

Ketentuan Lain-lain

Ketentuan Peralihan

Indeks Pembangunan Hukum

Peningkatan kualitas literasi hukum

Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, dan Keparalegalan

Pembinaan dan Pengawasan profesi Auditor Hukum

Audit Hukum terhadap Badan Hukum, Badan Usaha, dan Badan Publik

Konsultasi Publik Audit Hukum terhadap Badan Hukum, Badan Usaha, dan Badan Publik

Gambaran Umum Program Peningkatan Kesadaran & Kepatuhan Hukum oleh Pemerintah

Audit Hukum terhadap Badan Publik

Monitoring dan Evaluasi Hukum terhadap substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum

Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan Umum

Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara

Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara

Naskah Akademik RUU tentang Jaminan Benda Bergerak

Naskah Akademik RUU tentang Jaminan Benda Bergerak

Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha

Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Dan Pengawasan Bantuan Hukum

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Dan Pengawasan Bantuan Hukum

Menteri Bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Pembinaan Hukum

Pelaksanaan Hukum

Upaya pembinaan hukum nasional dilakukan terhadap salah satunya pelaksanaan hukum

Pengembangan Sumber Hukum Lainnya

Upaya pembinaan hukum nasional dilakukan terhadap salah satunya Pengembangan Sumber Hukum Lainnya

Pembentukan Hukum

Upaya pembinaan hukum nasional dilakukan terhadap salah satunya adalah terkait dengan Pembentukan Hukum

Pengelolaan Aset

Pengelolaan Aset

Tahapan Persidangan Perampasan Aset (Hukum Acara Perampasan Aset)

Tahapan Persidangan Perampasan Aset (Hukum Acara Perampasan Aset)

Tahapan Pemberkasan dan Pengajuan Permohonan Perampasan Aset (Hukum Acara Perampasan Aset)

Permohonan Perampasan Aset (Hukum Acara Perampasan Aset)

Tahapan Penelusuran (Hukum Acara Perampasan Aset)

Tahapan Penelusuran (Hukum Acara Perampasan Aset)

Pengaturan Umum Perampasan Aset Tindak Pidana

Pengaturan Umum Perampasan Aset Tindak Pidana

Aset Tindak Pidana yang di Rampas

Aset Tindak Pidana yang di rampas

Kumpulan Definisi dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Temukan definisi terkait aset, aset tindak pidana, perampasan aset, penelusuran, pemblokiran, penyitaan, instansi berwenang, dan lain-lain terkait RUU Perampasan Aset tindak pidana.

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Analisis dan Evaluasi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017

Ketentuan Pidana

Hukuman Pidana dalam RUU Penilai

Pusat Data Transaksi Properti Dan Bisnis

Kebutuhan Baru akan Pusat Data Transaksi Properti Dan Bisnis

Pendidikan Profesi Penilai

Pendidikan Profesi Penilai di sektor Swasta dan di Lingkungan Pemerintah

Organisasi Profesi Penilai

Organisasi Profesi Penilai sebagai mitra Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Profesi Penilai

Sanksi Administratif

Sanksi Administratif bagi Penilai

Majelis Penilai

Struktur dan tugas Majelis Penilai

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri

Kantor Jasa Penilai Publik

Pendirian, Penerbitan, dan Pencabutan Izin Pendirian KJPP Kerja Sama KJPP Dengan Kantor Jasa Penilai Publik Asing

Pengangkatan, Pendaftaran, dan Perizinan

Pengangkatan dan pendaftaran penilai di lingkungan pemerintah serta pendaftaran dan perizinan penilai di sektor swasta

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Hak, kewajiban, dan larangan dari Penilai

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang dari Penilai

Bidang Pekerjaan

Bidang pekerjaan dari Penilai

Kedudukan dan Wilayah Kerja

Status, kedudukan, dan wilayah kerja dari Penilai

Profesi Penilai

Gambaran Umum Penilai

Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law)

Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) pada RUU KUHP

Pidana Mati

Pidana Mati pada RUU KUHP

Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Sumber Daya Air

Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden pada RUU KUHP

Perpajakan

Isu Perpajakan Pada Perpu Cipta Kerja

Menyatakan Diri Dapat Melakukan Tindak Pidana Karena Memiliki Kekuatan Gaib (Dukun)

Menyatakan Diri Dapat Melakukan Tindak Pidana Karena Memiliki Kekuatan Gaib (Dukun) pada RUU KUHP

Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan (Contempt of Court)

Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan (Contempt of Court) pada RUU KUHP

Ketenagakerjaan

Isu Ketenagakerjaan pada Perpu Cipta Kerja

Unggas yang Merusak Kebun yang Ditaburi Benih

Unggas yang Merusak Kebun yang Ditaburi Benih RUU KUHP

Penodaan Agama

Penodaan Agama

Penganiayaan Hewan

Isu Penganiayaan Penganiayaan Hewan

Alat Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan

Alat Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan

Penggelandangan

Isu Penggelandangan pada RUU KUHP

Pengguguran Kandungan

Isu Pengguguran Kandungan pada RUU KUHP

Perzinaan

Isu Perzinaan dalam RKUHP

Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal pada Perppu Cipta Kerja

Hidup Bersama bagai suami istri tanpa ikatan perkawinan (Kohabitasi)

Isu Kohabitasi dalam RUU KUHP

Perkosaan Dalam Perkawinan

Isu Perkosaan Dalam Perkawinan pada RKUHP