Materi

Hak, kewajiban, dan larangan Penilai di Lingkungan Pemerintah dalam menjalankan profesinya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan profesinya, Penilai di Sektor Swasta berhak:

• menjalankan praktik profesi di semua lembaga yang berkaitan dan membutuhkan jasa Penilaian tanpa diskriminasi;
• menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan dari pemberi pekerjaan;
• mengajukan permohonan dan melaksanakan cuti; dan
• memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah melaksanakan Penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan profesinya, Penilai di Sektor Swasta wajib:

• mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• mematuhi dan melaksanakan standar Penilaian;
• mematuhi dan melaksanakan kode etik Penilai termasuk bersikap dan bertindak independen dan objektif, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi;
• bertanggung jawab atas pekerjaan Penilaian yang dilakukan;
• menjadi anggota organisasi profesi Penilai;
• memelihara dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pemberi tugas, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

Dalam menjalankan profesinya, Penilai di Sektor Swasta dilarang:

• melakukan Penilaian atas sebuah objek yang patut diduga mempunyai keterkaitan kepentingan yang erat dengan dirinya yang dapat mengakibatkan timbulnya Penilaian yang tidak profesional;
• mendasarkan besaran imbalan yang akan diperolehnya kepada hasil Penilaian yang akan dikeluarkannya;
• memberikan jasa Penilaian di luar kualifikasi yang dimiliki; dan/atau
• melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan Penilaian.

Keterangan

Penilai di Lingkungan Pemerintah memiliki hak atas:

• gaji, tunjangan, dan fasilitas;
• cuti;
• jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
• perlindungan; dan
• pengembangan kompetensi.

Penilai di Lingkungan Pemerintah memiliki kewajiban:

• bertindak secara independent;
• mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
• menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
• menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penilai di Lingkungan Pemerintah memiliki larangan:

• melaksanakan Penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang;
• membangun asumsi dalam menyusun kesimpulan nilai tanpa dasar yang jelas;
• menganalisis faktor yang mempengaruhi nilai dengan cara yang tidak tepat.