Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

1.  Tujuan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) skala kecil dan LKM Inkubasi di pemerintah daerah;

2.  Penguatan pemerintah daerah dalam rangka pengawasan LKM skala kecil dan LKM inkubasi;

3.  Eliminasi faktor-faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah terhadap LKM skala kecil dan LKM inkubasi;

4.  Pengaturan koordinasi antar kementerian/lembaga mendukung pengawasan LKM skala kecil dan LKM inkubasi oleh pemerintah daerah;

5.  Mekanisme pengawasan LKM skala kecil dan LKM inkubasi oleh pemerintah daerah;

6.  Proses dan mekanisme pendaftaran LKM inkubasi;

7.  Ruang lingkup kewenangan pengawasan pemerintah daerah atas LKM skala kecil dan LKM inkubasi; dan

8.  Koordinasi dan transisi pendelegasian pembinaan dan pengawasan LKM skala kecil dan LKM inkubasi dari Otoritas Jasa Keuangan kepada pemerintah daerah.