Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

1.  Penyesuaian tujuan investasi pemerintah;

2.  Pembentukan dan pengelolaan rekening investasi bendahara umum negara;

3.  Penggunaan kembali dana investasi pemerintah pusat yang ditampung dalam rekening investasi bendahara umum negara;

4.  Mekanisme Investasi Pemerintah dalam rangka penerusan Surat Berharga Syariah Negara kepada Badan Usaha Milik Negara;

5.  Mekanisme penetapan entitas pelaksana kewenangan operasional investasi pemerintah yang lebih efisien;

6.  Mekanisme pelaksanaan kewenangan supervisi yang lebih efektif dan efisien;

7.  Mekanisme penganggaran dana investasi pemerintah yang lebih fleksibel;

8.  Mekanisme pemantauan dan evaluasi atas investasi pemerintah yang lebih efektif; dan

9.  Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.