Nondelegasi

1. Tersedianya rencana mobilitas perkotaan oleh Pemerintah Daerah di kawasan perkotaan metropolitan;
2. Terbentuknya kelembagaan pengelola transportasi di kawasan perkotaan metropolitan;
3. Tersedianya dukungan Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan umum massal dan pengembangan mobilitas di kawasan perkotaan metropolitan; dan
4. Meningkatnya sumber daya dan kemampuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Badan Usaha dalam penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi, efektif dan efisien.