Ayo Berpartisipasi dalam Penyusunan Omnibus Law!

Lanjut

UNTUK APA?

Kondisi perekonomian Indonesia yang belum kompetitif terhadap pertumbuhan investasi turut dilatar belakangi oleh banyaknya regulasi yang tumpang tindih baik dalam bidang perizinan, pendirian usaha sampai dengan akses permodalan, hal ini menyebabkan untuk berinvestasi di Indonesia oleh sebagian besar pelaku usaha dianggap tidak menarik dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi (high cost economy). Merespon kondisi tersebut, Presiden Republik Indonesia mendorong untuk dilakukannya simplifikasi regulasi yang dapat mendukung penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Perlunya simplifikasi tersebut dilakukan melalui omnibus law bertujuan untuk mewujudkan sinergitas regulasi di tingkat nasional dan daerah yang dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia dalam pidato kenegaraan menyampaikan perlunya dibentuk 2 (dua) RUU omnibus law, yaitu RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Pemberdayaan UMKM, yang diharapkan dapat menjadi RUU prioritas yang harus disusun sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan regulasi yang menghambat iklim usaha kompetitif di indonesia. Agar dapat dihasilkan RUU yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat tersebut, perlu dilakukannya mekanisme partisipasi publik dalam pembentukan Naskah Akademik RUU dimaksud dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui proses partisipasi yang mudah dan efisien, melalui partisipasi secara elektronik. Masukan tersebut diharapkan dapat memperkaya penyusunan Naskah Akademik omnibus law agar lebih realistis, efektif dan efisien.

PILIH RUU OMNIBUS
Card image cap
RUU Cipta Lapangan Kerja
Card image cap
RUU Pemberdayaan UMKM