Seiring dengan perkembangan pembangunan perekonomian nasional Indonesia dibutuhkan adanya pengaturan mengenai sistem pembiayaan yang fleksibel dan mampu selaras dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis serta berbasis kepada teknologi informasi. Mekanisme terkait dengan akses memperoleh pembiayaan (getting credit) menjadi salah satu indikator kemudahan berusaha (easy of doing business) yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum jaminan kebendaan sebagai dasar hukum pelaksanaan jaminan.

      Jaminan Fidusia merupakan kelembagaan jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khusus, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Lembaga jaminan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini khususnya dalam bidang perekonomian dan perdagangan, keberadaan lembaga jaminan ini sangat penting mengingat transaksi dengan jaminan kebendaan bergerak merupakan jaminan yang fleksibel dapat dipindah tangankan dan memudahkan pelaksanaan baik pembiayaan maupun pembebanan penjaminannya. Namun, kondisi pelaksanaan transaksi bisnis yang sangat cepat dan membutuhkan adanya pembiayaan serta pembebanan jaminan yang sangat fleksibel serta mudah membuat keberadaan UU Jaminan Fidusia saat ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat.

       Untuk mengatasi kebutuhan hukum tersebut, Pemerintah mengagendakan perbaikan pengaturan fidusia melalui perubahan UU Jaminan Fidusia untuk mendorong easy of doing business di Indonesia serta memberikan pondasi bagi sistem pembiayaan kebendaan bergerak yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar pembiayaan. Untuk mendorong dilakukannya perubahan UU Jaminan Fidusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai bahan utama baik dalam penyusunan maupun pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Beberapa permasalah krusial dalam perubahan UU Jaminan Fidusia, antara lain:

1.   perkembangan objek kebendaan yang dapat dibebankan dengan Jaminan Fidusia;

2.   pelayanan Jaminan Fidusia yang sudah berkembang dari layanan manual menjadi layanan secara digital secara online;

3.   perkembangan pembebanan Jaminan Fidusia yang seringkali dilakukan tanpa akta notaril khususnya terhadap benda yang bernilai rendah;

4.   tidak adanya batas waktu pendaftaran dalam UU Jaminan Fidusia sehingga penerima cenderung mengabaikan pendaftaran dan baru melakukan pendaftaran apabila akan melakukan eksekusi objek Jaminan Fidusia;

5.   mekanisme penghapusan Fidusia yang dianggap tidak efektif sehingga sistem penghapusan saat ini telah ditinggalkan konsumen akibatnya perjanjian pokok sudah berakhir sedangkan objek fidusia masih terdaftar;

6.   sanksi pidana yang tidak efektif baik dalam pelaksanaan maupun nilai keekonomiannya.