Substansi Naskah Akademik
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghadirkan kesinambungan antara dunia industri dengan ilmu pengetahuan dan investasi. Namun, seiring dengan lahirnya UU Paten tersebut, saat ini Pemerintah diperhadapkan dengan keberatan baik dari kalangan internasional dan nasional terhadap keberadaan beberapa materi pengaturan dalam UU Paten yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan yang ada dan dianggap menghambat perdagangan/industri internasional. Terhadap hal tersebut, Pemerintah menargetkan perubahan terhadap beberapa ketentuan norma dalam UU Paten yang dianggap menimbulkan permasalahan di masyarakat dalam implementasinya dengan tetap berpedoman terhadap prinsip perlindungan hak dari Pemegang Paten dan manfaatnya bagi ilmu pengetahuan dan industri serta investasi. Penyusunan Naskah Akademik RUU Paten ini merupakan inisiatif Pemerintah dengan merespon beberapa permasalahan dalam implementasi UU Paten. 

Sebagai bahan di dalam pembentukan Undang-Undang, keberadaan Naskah Akademik merupakan sebagai bahan acuan utama di dalam Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karena itu, dalam proses perubahan dimaksud, diperlukan masukan terhadap implementasi pengaturan dalam UU Paten yang ada saat ini guna menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang. 

Beberapa permasalahan krusial terkait dengan UU Paten adalah sebagai berikut:

1.    Ketentuan dari pengaturan dalam Pasal 4 huruf f UU Paten

Dimana pada UU Paten menyatakan invensi tidak mencakup: (1) penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau (2) bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa“.

 

Permasalahan yang ada, dimana saat ini perkembangan invensi khususnya bidang farmasi dan kimia dititikberatkan pada suatu penggunaan/efikasi dari suatu zat tertentu sehingga para inventor merasa keberatan apabila inovasi atau invensinya tidak dapat diberi paten. Invensi dalam negeri khususnya bidang farmasi dan biologi masih bergerak pada penggunaan bahan alam dengan aktivitas atau efikasi tertentu. Akibat kondisi tersebut, data Permohonan paten hingga tahun 2018 menunjukan penurunan terhadap invensi dibidang farmasi dan biologi.

 

 

 

2.    Ketentuan pengaturan dalam Pasal 20 ayat (1) UU Paten

Pasal 20 ayat (1)    “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.”

Pasal 20 ayat (2)    “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja.

 

Pada dasarnya, ketentuan tersebut sangatlah bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, dimana tentunya akan banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia serta adanya transfer ilmu pengetahuan kepada bangsa Indonesia. Namun demikian, polemik yang terjadi adalah para Pemegang Paten yang mayoritas bukan dari Indonesia, pada saat ini belum bisa mengimplementasikan patennya di Indonesia, dikarenakan masih banyak terdapatnya faktor penghambat yang dapat berasal baik dari internal Pemegang Paten itu sendiri maupun kesiapan dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaksanan paten bagi para Pemegang Paten. Dengan adanya kewajiban membuat produk atau menggunakan proses tersebut dalam pandangan perdagangan internasional dianggap menciptakan beban dan sekaligus hambatan terhadap Pemegang Paten.

Beri masukan