Pendapatmu berharga.
Sampaikan di sini!

Lanjut

Anda punya pendapat mengenai peraturan perundang-undangan atau permasalah hukum saat ini?

Jangan ragu sampaikan pendapat kalian. Karena pendapat kalian penting bagi pembangunan hukum.

Yuk, Sampaikan Pendapat
Pendapat Keren
user profile image
Aturkian Laia menulis
4 bulan yang lalu
Pasal tentang perlindungan harkat dan martabat Presiden
Senang dapat berkomentar sekaligus memberikan pandangan tentang Pasal 218. Ada beberapa poin dimana Pasal ini tidak perlu ada 1. Jika kita mengikutin negara maju yaitu Amerika dimana di negara tersebut tidak ada pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat Presiden 2. Wamen Prof. Edy yang saya kagumi dalam hal ilmu pengetahuan yang tidak di ragukan lagi selalu menggunakan bahwasanya RUUKUHP merupakan adat ketimuran, namun saya masih bingung ada ketimuran yang bagian mana di daerah yang di Indonesia ini yang di ambil dan di masukan dalam RUUKUHP. Jika memang adat ketimuran maka saya memberikan contoh adat ketimuran di Bima Sulawesi Selatan ketika pemimpin Bima telah terpilih maka akan di bawa d pasar dan hinakan dulu dengan di caci maki supaya pemimpin tersebut mengetahui perasaan rakyat jika dia salah dalam menggunakan jabatannya, kenapa itu tidak d ikutin, karena itu juga adat ketimuran 3. Kenapa ada Pasal perlindungan terhadap harkat dan martabat Presiden, itu kan hanya jabatan, jika perlindungan itu kepada orang bukankah sudah ada pasal penghinaan dalam KUHP. yang kita takutkan pasal tersebut di salah gunakan oleh Presiden2 berikutnya 4. jika ada pasal untuk harkat dan martabat untuk presiden, maka tidak menghasilkan eguality before the law. Biar adil di buat juga Pasal perlindungan untuk harkat dan martabat masyarakat atau perlindungan untuk Harkat dan martabat Bapak Rumah tangga, diluar dari aturan perlindungan khusus untuk individu ke orangnya biar impas 5. Berbicara tentang harkat dan martabat itu lebih kepada manusia bukan pada jabatan 6. Jadi Presiden berarti sudah siap untuk menghadapi yang terjadi karena itu sudah resiko dia masuk pada jabatan presiden tersebut 7. kalau memang kritik publik boleh terkait pada kebijakan publik atau fungsi peran pejabat publik, lalu buat apa lagi pasal khusus untuk presiden Demikian masukan tentang Pasal untuk harkat d martabat Presiden, Terimakasih Salam dari Anak Nias
Saran
Tidak perlu di cantumkan Pasal tersebut untuk perlindungan harkat dan martabat untuk Presiden jika di paksakan sekali jangan di bawah ke ranah pidana namun di geser ke ranah perdata
user profile image
4 bulan yang lalu
Beberapa isu krusial RUU KUHP
BEBERAPA CATATAN TERHADAP RUU KUHP Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H. Dosen FH-UMS / Sekretaris MH-HAM PWM Jateng Sudah saatnya, bahkan terkesan terlambat, RUU KUHP disahkan sebagai UU sebagai hasil karya Bangsa Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang lebih sesuai dengan ideologi dan kultur/budaya bangsa Indonesia dan untuk menyesuakan dengan perkembangan jaman. KUHP (WvS) sebagai produk Pemerintah Kolonial Belanda yang sudah 107 tahun diberlakukan dengan beberapa kali perubahan, dan dilengkapi dengan lahirnya banyak UU Pidana khusus di luar KUHP, di samping KHUP secara ideologis kurang sesuai dengan ideologi Pancasila, tidak sesuai dengan nilai-nilai agama/religius dan budaya luhur bangsa Indonesia, juga belum dapat mengakomodasi kebutuhan hukum pidana seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan perkembangan global/masyarakat internasional. Para Begawan hukum pidana, Prof. Sudarto, Prof. Muladi, maupun Prof. Barda Nawawi Arief, bahwa karakteristik hukum pidana nasional (KUHP Nasional) harus memenuhi syarat: pertama, hukum pidana nasional mendatang yang dibentuk harus memenuhi pertimbangan sosiologis, politis, praktis, dan juga dalam kerangka ideologis Indonesia; ke-dua, hukum pidana nasional mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang bertalian dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia; ke-tiga, hukum pidana nasional mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab; ke-empat, karena sistem peradilan pidana, politik kriminal, dan politik penegakan hukum merupakan bagian dari politik sosial, maka hukum pidana nasional mendatang harus memperhatikan aspek-aspek yang bersifat preventif; kelima, hukum pidana nasional mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat. Beberapa bagian dari RUU KUHP yang diajukan pemerintak ke DPR ini banyak mendapatkan sorotan publik juga para pakar hukum pidana, karena isinya yang dianggap masih kontroversial dalam diskursus di masyarakat. Beberapa di antaranya akan disajikan dalam tulisan ini.
Saran
Living law Ketentuan terkait dengan asas pemberlakuan “hukum yang hidup dalam masyarakat” (living law) sebagai dasar pemidanaan (Pasal 2 RUU KUHP), di samping asas legalitas (Pasal 1 RUU KUHP), dapat diterima dengan argumentasi bahwa di masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya, sudah sejak dulu kala memiliki hukum (adat) yang berbeda dan sebagiannya masih hidup dan dihormati oleh masyarakat setempat di samping hukum nasional. Hukum dipahami bukan hanya hukum tertulis dalam per-UU-an saja, akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Ketentuan Pasal 2 RUU bukan merupakan hal baru yang tidak bisa diimplemtasikan, karena sejatinya sudah ada dalam perundang-undangan yang ada sebelumnya, di antaranya UU No. 1/drt/1951 yang memberikan wewenang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan perbuatan jahat/tercela menurut hukum yang hidup yang tidak diatur dalam UU, juga dalam UU No. 14/1970 jo UU No. 4/2004 jo UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 5 (1)) yang mewajibkan kepada hakim dalam mengadili perkara untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan yang demikian diperlukan juga untuk menghindari prilaku eigent richting (main hakim sendiri) dalam masyarakat karena pelaku tidak bisa dihukum menurut peraturan per-UU-an (tertulis). Yang perlu ditegaskan terkait hal ini adalah sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan hakim terhadap perbuatan-perbuatan jahat/tercela yang melanggar hukum yang hidup, agar sanksinya tidak terlalu berat. Sanksi pidana mati Walaupun diskursus tentang pidana mati sangat karas, baik yang pro maupun yang kontra terhadap sanksi pidana mati, saya berpandangan bahwa sanksi pidana mati perlu tetap dipertahankan dengan syarat tertentu (bersyarat), khusus ditujukan bagi tindak pidana yang sangat berat/serius, seperti makar terhadap presiden dan wakil presiden, pembunuhan berencana, dan pengedar (besar) narkoba. Perumusan Pasal 65 dan 67 RUU KUHP yang menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus, cukup mengakomodasi diskursus kontroversi pidana mati. Dalam perspektif religious, seperti syariat Islam (jinayah) sebagai ajaran Tuhan yang bersifat abadi, hukuman mati juga dikenal/diperbolehkan, bahkan kepada lebih banyak kejahatan (Zina muhson (rajam), Qishas pembunuhan, dll). Jadi mempertahankan/menjatuhkan hukuman mati, bukan merampas hak Tuhan mencabut nyawa manusia, justru sebaliknya, melaksanakan firman/kehendak Tuhan sebagaimana diatur dalam Kitab Suci Al-Qur’an. Pidana ganti kerugian Tujuan hukum pidana di antaranya adalah mewujudkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan keluarganya, maupun masyarakat. Sanksi pidana perampasan kemerdekaan (mati, penjara) dan pembayaran denda yang dimasukkan ke kas negara, sebenarnya secara substantif belum memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana, karena sanksi-sanksi tersebut tidak memberikan pemulihan (restorative) terhadap kerugian yang diderita korban. Oleh karena itu sanksi pidana pembayaran ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana kepada korban (Pasal 94 RUU KUHP) sangat penting untuk dimasukkan menjadi sanksi pidana (pokok atau tambahan) yang dapat dijatuhkan hakim tanpa harus diajukan gugatan ganti kerugian (perdata) melalui mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Sehingga keadilan substantif lebih bisa diwujudkan secara efisien. Rasionalitas menjadikan sanksi pembayaran ganti kerugian (restitusi) sebagai sanksi pidana kecuali secara tersamar sudah dikenal dalam berbagai peraturan per-UU-an (UU Lalu Lintas, UU Korupsi, dll), juga secara filosofis, yuridis, sosiologis, politis, praktis, dan adaptif/global telah memenuhi syarat. Penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden Harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib dijunjung tinggi, walaupun tidak berarti tidak mungkin melakukan kesalahan. Kebebasan menyampaikan pendapat di alam demokrasi ini, tidak berarti bebas tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab dengan tetap menghormati dan menghargai harkat dan martabat orang lain, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Harus ada mekanisme hukum yang memungkinkan Presiden & Wakil Presiden diminta pertanggungjawabannya di muka hukum, tetapi sebaliknya harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden harus dilindungi dengan undang-undang pidana. Perumusan tindak pidana Penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai delik aduan yang hanya dapat diajukan secara tertulis oleh Presiden/wakil presiden merupakan jalan tengah antara dua kepentingan dimaksud (Pasal 218-220 RUU KUHP) Tindak pidana memiliki kekuatan gaib Praktik perdukunan/santet/memiliki kekuatan gaib pernah cukup meresahkan masyarakat. Masyarakat akhirnya terpancing untuk main hakim sendiri, karena hal itu belum terwadahi oleh UU yang berlaku. Karena praktik perdukunan/santet sulit pembuktiannya apabila dijadikan delik materiil (akibat), maka perumusan perdukunan/santet/memiliki kekuatan gaib ini sebagai tindak pidana hanya bisa dirumuskan secara formil. Hal ini bisa dipahami dan diterima. Perzinahan (Pasal 514-516 RUU KUHP) Perzinahan dikriminalisasi secara lebih luas dibandingkan KUHP, karena meliputi semua hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan (Di KUHP hanya untuk orang salah satu atau dua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain). Hanya saja masih dijadikan delik aduan yang sangat terbatas orang yang bisa mengadukan (suami/istri bagi yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anak bagi yang terikat dalam perkawinan). Akan betul-betul menjadi kebijakan yang serius untuk menanggulangi perzinahan yang kian marak di masyarakat yang secara religious dilarang oleh setiap ajaran agama, termasuk Islam, apabila tindak pidana perzinahan ini dijadikan delik biasa (non aduan), walaupun di sisi lain akan memerlukan sumber daya (SDM dan biaya) yang sangat besar. Jadi kebijakan hukum ini masih terkesan setengah-setengah, tidak tuntas menanggulangi praktik perzinahan. Gangguan dan penyesatan terhadap Proses Peradilan (Pasal 280 RUU) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung: a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim atau menyerang integritas hakim dalam siding pengadilan; atau tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan. Isi Pasal 280 huruf a dan b bisa diterima, akan tetapi poin c seharusnya dihapus, atau setidaknya yang dilarang adalah untuk kasus tertentu (kesusilaan atau anak), karena proses peradilan pidana adalah bersifat terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu (kesusilaan dan anak) yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengawasi jalannya proses peradilan agar proses peradilan berjalan secara fair dan juga mewujudkan general prevention bagi masyarakat. Di samping beberapa hal di atas, ketentuan-ketentuan lain dalam RUU KUHP masih perlu dikaji secara mendalam agar bisa dirumuskan secara baik dan sesuai dengan cita hukum masyarakat Indonesia. KUHP Nasional yang akan datang diharapkan menjadi prestasi penting pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
user profile image
Arief Fajryana menulis
4 bulan yang lalu
Griya Sehat dalam PMK No. 14 Th 2021
Sekarang: KBLI: 86901 Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi Seharusnya: KBLI: 86902 Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
Saran
Sekarang: KBLI: 86901 Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi Seharusnya: KBLI: 86902 Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
user profile image
Raden Nuh menulis
4 bulan yang lalu
Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Perdata
Reformasi lembaga peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung RI belum menyentuh permasalahan eksekusi putusan perdata yang banyak dikeluhkan oleh para pencari keadilan. Setelah bertahun-bertahun memperjuangkan haknya, ketika telah ada putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) / inkracht van gewisjde, pencari keadilan tidak dengan sendirinya akan mendapatkan haknya berdasarkan putusan. Masih ada tahapan eksekusi yang harus ditempuh dan dilalui. Mengenai eksekusi perdata, Mahkamah Agung memberi kewenangan absolut kepada Ketua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama untuk pelaksanaan dan penyelesaiannya. Yang menjadi persoalan adalah sebagian besar eksekusi perdata pada saat ini membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan sampai tahunan untuk dituntaskan. Belum lagi penundaan eksekusi yang kerap dilakukan oleh Ketua Pengadilan dikarenakan ada perlawanan terhadap eksekusi dari pihak tereksekusi atau pihak ketiga. Ketua Pengadilan dengan kewenangan absolut yang dimilikinya cenderung menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan menetapkan penundaan eksekusi meski pun tanpa alasan yang sah atau dasar yang kuat. Celakanya, atas penundaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang telah dimenangkan dalam putusan inkracht. Penundaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan inilah yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian dalam hukum Indonesia dan menjadi salah satu faktor utama suburnya korupsi (baca: permintaan suap) oleh oknum Ketua Pengadilan baik kepada pihak yang dimenangkan yang ingin eksekusi segera dituntaskan atau pun kepada pihak yang dikalahkan agar eksekusi ditunda selama mungkin.
Saran
Mahkamah Agung RI sudah saatnya menerbitkan aturan yang mewajibkan setiap penundaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan dieksaminasi atau diperiksa oleh Pengadilan Tinggi. Akan lebih baik apabila MA RI memberi batasan yang ketat mengenai dasar atau alasan yang sah yang dapat dipergunakan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam menetapkan penundaan eksekusi perdata. Kekosongan hukum yang terjadi sekarang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia
user profile image
Andreas Ronaldo menulis
7 bulan yang lalu
Gugurnya praperadilan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 bertentangan dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 102/PUU-XII/2015
Saran
Agar Surat Edaran Mahkamah Agung di Koreksi kembali, supaya tidak mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XII/2015
user profile image
Andreas Ronaldo menulis
7 bulan yang lalu
Gugurnya praperadilan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 bertentangan dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 102/PUU-XII/2015
Saran
Agar Surat Edaran Mahkamah Agung di Koreksi kembali, supaya tidak mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XII/2015
user profile image
Budi Lestari menulis
11 bulan yang lalu
KRITERIA PEMILIK MANFAAT
Perpres 13 thn 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tidak tepat kriteria pemilik manfaat pada rumusan Psl 7 ayat (1) huruf a Perpres 13/2018, karena berdasarkan: Pasal 5, UU 25/1992:sisa hasil usaha dibagikan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; Pasal 8, UU 25/1992:ketentuan pembagian sisa hasil usaha ditetapkan dengan Anggaran Dasar; Pasal 9, UU 25/1992:melalui Rapat Anggota menetapkan besarnya sisa hasil usaha, sehingga penentuan sisa hasil usaha tidak sesuai dengan prinsip Koperasi dan jati diri koperasi. Bahwa SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi dalam satu tahun dibagikan kepada anggota setelah dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. SHU dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi sehingga sehingga tidak ada anggota (individual) yang menerima SHU sebesar 25%. (Psl 45 UU 25/1992) Dampak tidak dapat diimplementasikan Pasal 7 ayat (1) Perpres 13/2018 menyebabkan: Kemenkop UKM tidak mencapai target pengisian pemilik manfaat pada aplikasi bo.ahu.go.id (AHU online) yang tercantum pada PKS Dirjen Administrasi Hukum Umum dengan Deputi Bidang Kelembagaan Nomor 01/PKS/Dep.1/VII/2019 tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi yang ditandatangani tanggal 3 Juli 2019. Tingkat kepatuhan koperasi dalam mengisi aplikasi Pemilik Manfaat karena kedepan akan menjadi track system yang terintegrasi dengan OSS.
Saran
Perlu dilakukan revisi atas Perpres 13/2018, agar koperasi dapat mengidentifikasi, memverifikasi dan melakukan pengisian aplikasi pemilik manfaat pada aplikasi AHU online. Untuk menghindari praktik pinjam nama (nominee) karena terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi maka dengan mencari persamaan pendekatan (best approaching), dimana setiap perjanjian/perikatan perdata antara Koperasi dengan pihak pemodal melalui skema modal penyertaan yang diantaranya menententukan batas waktu, besar modal yang ditanam, keuntungan yang akan didapat. Perlu revisi Permenkumham No 15/2019 karena tidak mengatur mekanisme pengisian AHU online meliputi ketentuan kriteria tertentu, kriteria bersifat alternatif, dan PermenKUKM No 6/2017 karena ruang lingkup hanya mengatur pengawasan aktif, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, system informasi dan pelaporan dan SDM. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap PKS, dengan mengirimkan surat pemberitahuan perubahan nomenklatur kepada Pihak I (Dirjen Administrasi Hukum Umum).
user profile image
Budi Lestari menulis
11 bulan yang lalu
KRITERIA PEMILIK MANFAAT
Perpres 13 thn 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tidak tepat kriteria pemilik manfaat pada rumusan Psl 7 ayat (1) huruf a Perpres 13/2018, karena berdasarkan: Pasal 5, UU 25/1992:sisa hasil usaha dibagikan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; Pasal 8, UU 25/1992:ketentuan pembagian sisa hasil usaha ditetapkan dengan Anggaran Dasar; Pasal 9, UU 25/1992:melalui Rapat Anggota menetapkan besarnya sisa hasil usaha, sehingga penentuan sisa hasil usaha tidak sesuai dengan prinsip Koperasi dan jati diri koperasi. Bahwa SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi dalam satu tahun dibagikan kepada anggota setelah dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. SHU dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi sehingga sehingga tidak ada anggota (individual) yang menerima SHU sebesar 25%. (Psl 45 UU 25/1992) Dampak tidak dapat diimplementasikan Pasal 7 ayat (1) Perpres 13/2018 menyebabkan: Kemenkop UKM tidak mencapai target pengisian pemilik manfaat pada aplikasi bo.ahu.go.id (AHU online) yang tercantum pada PKS Dirjen Administrasi Hukum Umum dengan Deputi Bidang Kelembagaan Nomor 01/PKS/Dep.1/VII/2019 tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi yang ditandatangani tanggal 3 Juli 2019. Tingkat kepatuhan koperasi dalam mengisi aplikasi Pemilik Manfaat karena kedepan akan menjadi track system yang terintegrasi dengan OSS.
Saran
Perlu dilakukan revisi atas Perpres 13/2018, agar koperasi dapat mengidentifikasi, memverifikasi dan melakukan pengisian aplikasi pemilik manfaat pada aplikasi AHU online. Untuk menghindari praktik pinjam nama (nominee) karena terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi maka dengan mencari persamaan pendekatan (best approaching), dimana setiap perjanjian/perikatan perdata antara Koperasi dengan pihak pemodal melalui skema modal penyertaan yang diantaranya menententukan batas waktu, besar modal yang ditanam, keuntungan yang akan didapat. Perlu revisi Permenkumham No 15/2019 karena tidak mengatur mekanisme pengisian AHU online meliputi ketentuan kriteria tertentu, kriteria bersifat alternatif, dan PermenKUKM No 6/2017 karena ruang lingkup hanya mengatur pengawasan aktif, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, system informasi dan pelaporan dan SDM. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap PKS, dengan mengirimkan surat pemberitahuan perubahan nomenklatur kepada Pihak I (Dirjen Administrasi Hukum Umum).
user profile image
emanuel menulis
1 tahun yang lalu
UU Cipta Kerja
Polemik UU Cipta Kerja masih menjadi peer pemerintah, yang mungkin dalam hal ini menjadi peer dari Kementerian Hukum dan HAM, karena sperti kita ketahui bersama baru saja diketok palu oleh MK bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. namun apakah secara langsung UU ini tidak berlaku?
Saran
menurut saya perlu ada sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat, agar tidak terjadi protes di masyarakat
user profile image
1 tahun yang lalu
Kedudukan KPPU dalam Menangani Perkara Mesti Diperjelas
Persoalan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdampak terhadap penanganan perkara terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketidakjelasan kedudukan lembaga ini, apakah sebagai lembaga administratif yang melaksanakan quasi peradilan, masih terus jadi perdebatan. Namun dalam praktiknya, KPPU melakukan pemeriksaan – pemanggilan Pelaku Usaha – persidangan – hingga memutus perkara sebagaimana diatur UU Nomor 5 Tahun 1999 secara sekaligus dalam ‘satu atap’. Tentu saja, ini sangat jauh memenuhi prinsip due procces of law. Meskipun putusan Komisi bisa diupayakan keberatan, yurisdiksi Pengadilan Niaga sebagai tempat pengajuan banding (diubah dalam revisi UU Cipta Kerja) pun tidak cukup tepat, sebab yang menjadi pihak adalah KPPU Vs. Pelaku Usaha.
Saran
Kondisi seperti ini jangan sampai terus berlarut. Bila dibaca di beberapa artikel tentang arah revisi UU Nomor 5 Tahun 1999, sedikit sekali menyinggung tentang upaya penguatan atau perbaikan kelembagaan KPPU itu sendiri. Pun bila mengambil contoh dari negara lain, persoalan yang dialami KPPU sebetulnya juga terjadi di US Federal Trade Comission (US FTC) di mana lembaga ini juga bertindak sebagai penuntut dan hakim sekaligus. Artinya KPPU bukan satu-satunya yang menjalankan kewenangan besar dalam satu atap itu. Beberapa masukan dan saran banyak bermunculan. Namun, salah satunya yang menurut saya tepat adalah perlu dipertegas kembali bahwa KPPU adalah lembaga administratif, melakukan penindakan terhadap sanksi administratif, dan memberikan keputusan yang bersifat administratif. Sekali lagi, KPPU adalah lembaga publik dan melakukan kewenangan bersifat publik. Dan terkait due procces of law, kita dapat ciptakan skema bahwa Pemeriksaan di tingkat Komisi terhadap Pelaku Usaha, sebagai pengadilan tingkat pertama. Upaya keberatan atau banding ditiadakan sehingga, langsung kasasi di Mahkamah Agung.