[EVALUASI HUKUM]

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH OLEH PERAN


Regulation thumbnail

rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah atau rancangan peraturan perundang-undangan lain yang dibentuk di daerah, harus diharmonisasikan oleh perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundangundangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Mari bersama membangun hukum yang lebih berkualitas. Pendapat Kalian Sangat Dibutuhkan!