Substansi Naskah Akademik
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sebelum reformasi bergulir, HAM merupakan isu sensitif untuk diperbincangkan. Jaminan pelindungan HAM dalam konstitusi sangat terbatas pada 7 Pasal. Bahkan di era rezim terdahulu cenderung melakukan pengingkaran terhadap kewajiban memberi pelindungan dan pemenuhan HAM termasuk melakukan pembiaran sehingga banyak terjadi kasus yang mengandung unsur pelanggaran HAM termasuk pelanggaran HAM Berat. Saat beralih ke masa reformasi, timbul gerakan masyarakat menuntut tanggung jawab negara untuk membentuk serangkaian regulasi dan kebijakan yang memperkuat HAM. Lahirlah UU Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disusul dengan dilakukan perubahan kedua  terhadap UUD NRI Tahun 1945  pada tahun 2001 untuk memasukkan substansi hak asasi manusia pada bab XA.

Lima tahun berselang, komitmen negara terhadap hak asasi manusia kembali diwujudkan dengan meratifikasi dua erjanjian internasional utama tentang hak-hak manusia pada tanggal 30 September 2005 . Kedua konvenan tersebut yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR). Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengesahkan ICESCR dengan UU No.11/2005 dan ICCPR dengan UU No. 12/2005. Kedua kovenan ini melengkapi instrumen HAM internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia juga telah menandatangani International Convention for the Protection of All Persons from Eonforced Disappearance (CPED) atau Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa pada tahun 2010, dan saat ini sedang dalam tahap ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Pengesahan berbagai instrumen internasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat terkait HAM tentu berdampak pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM selaku payung hukum utama yang menjadi dasar normatif pengaturan dan perlindungan HAM di Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah masuk dalam Keputusan DPR Nomor 8/DPR RI/II 2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 pada urutan nomor 189.

Menindaklanjuti Program Legislasi Nasional tersebut, pemerintah melakukan penyusunan naskah akademik RUU dimaksud  mengacu kepada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik. Naskah akademik yang baik harus mampu memberikan solusi pengaturan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan identifikasi yang tepat terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Identifikasi permasalahan yang tepat diharapkan mampu menghasilkan arah dan konsepsi pengaturan yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Identifikasi secara tepat dapat diwujudkan jika terdapat banyak informasi, masukan, kajian yang bersumber dari berbagai stakeholder dan masyarakat. Olehkarena tersebut, kami memerlukan masukan dari masyarakat luas berkaitan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 akan sangat membantu penyusun Naskah Akademik dalam

Pengesahan berbagai instrumen internasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat terkait HAM tentu berdampak pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM selaku payung hukum utama yang menjadi dasar normatif pengaturan dan perlindungan HAM di Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah masuk dalam Keputusan DPR Nomor 8/DPR RI/II 2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 pada urutan nomor 189.

Beri masukan