PENGATURAN AMNESTI DAN ABOLISI DI INDONESIA

Saat ini amnesti dan abolisi yang merupakan salah satu hak Presiden yang diberikan oleh konstitusi dan bersifat prerogatif terdapat dalam :

1. UUD 1945

Pasal 14 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

(1)       ……

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi

Belum adanya pengaturan terkait Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

Poin yang perlu mendapatkan masukan :

1. Dalam UU Darurat No.11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang dikeluarkan pada masa Republik Idonesia Serikat, diperuntukan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda (Pasal 2 UU Darurat No.11 tahun 1954). UU darurat ini bersifat einmaligh yaitu bersifat sekali selesai, namun sampai saat ini UU tersebut belum pernah di cabut. UUD 1945 maupun UU Amnesti dan Abolisi tidak dengan jelas mendefinisikan mengenai amnesti dan abolisi terutama perihal definisi mengenai kepentingan negara.
2. Pemberian Amnesti dan Abolisi sampai saat ini belum mempunyai pengaturan yang tegas dan jelas khususnya mengenai pengertian, mekanisme, prosedur, kriteria dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana pengertian, mekanisme yang jelas, kriteria, persyaratan, jangka waktu pengajuan dan Lembaga mana yang terlibat. Hal ini penting untuk diatur agar tidak menimbulkan multiinterpretasi dan multitafsir dalam praktek pelaksanaan pemberian amnesti dan abolisi