Substansi Naskah Akademik
Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa, “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konstruksi perlakuan yang sama dihadapan hukum, perlu dipahami tidak terbatas pada persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. Menurut Rhode, persamaan dimata hukum meliputi pula persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.[1]

Jaminan pelindungan yang diberikan oleh UUD melahirkan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kewajiban ini juga merupakan representasi pernyataan tujuan dibentuknya Pemerintahan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Kesadaran memenuhi tanggung jawab ini membawa DPR bersama dengan pemerintah pada Tahun 2011 menyetujui Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum untuk selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). Melalui UU Bantuan Hukum negara berupaya hadir memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).[2]



[1] Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 52

[2] UU Nomor 16 Tahun 2011, UU tentang Bantuan Hukum, LN Nomor 104 Tahun 2011 TLN 5248, Penjelasan Umum

Terdapat sisi kehidupan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum namun tidak terjangkau karena keterbatasan undang-undang. Selain itu, UU ini pada beberapa pasal tidak lagi selaras dengan politik hukum penggunaan bantuan hukum dalam undang-undang lainnya.  Pada akhirnya masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan hukum terhambat untuk menjalankan haknya dan secara lebih besar menyebabkan masyarakat yang haknya mendapat bantuan hukum telah dijamin dalam UU lain menjadi tidak dapat mengakses hak tersebut.

Tujuan pembentukan UU Bankum sebagai alat negara dalam menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia menjadi tidak tercapai. UU Bankum seharusnya menjadi kebijakan yang bersifat affirmative action yakni kebijakan yang berfungsi pertama, menghilangkan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Kedua, mengupayakan masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi dan prularisme. Ketiga, sekaligus mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas.[1] Keadaan ini tentunya bertentangan dengan tujuan pembentukan pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Kehadiran UU Bankum diharapkan mampu menyelesaikan persoalan dalam kehidupan bernegara yakni kesulitan yang dihadapi oleh orang atau kelompok orang miskin dalam mengakses keadilan.  Kesulitan ini timbul karena ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap UU Bankum melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Bankum. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan RUU harus disertai dengan Naskah Akademik.[2] Naskah Akademik ini merupakan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perihal pengaturan suatu masalah dalam RUU yang akan digunakan pada saat penyusunan dan pembahasan RUU dimaksud. Atas dasar pertimbangan ini maka perlu disusun Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

 

 



[1] Elizabeth S. Anderson sebagaimana dikutip oleh Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian…, hlm. 57

[2] Lihat Ps. 43 ayat (3)

Beri masukan