Substansi Naskah Akademik
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan seluruh masyarakat Indonesia, ini berarti memberikan perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi konsumen sangat diperlukan untuk melahirkan manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku pembangunan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang sekaligus juga sumber pemupukan modal bagi pembangunan maka untuk kelangsungan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan kepada konsumen.[1] Terutama jika mengingat bahwa keberhasilan pelaksanaan perlindungan konsumen akan mewujudkan cita-cita perekonomian Indonesia yang berdaya saing dan berkeadilan. 

Keberhasilan perlindungan konsumen sangat bergantung pada: kerangka kebijakan yang efektif; konsumen yang berdaya; dan kebijakan persaingan yang efektif. Namun selama 20 tahun pasca pemberlakuannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dinilai belum efektif menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul. UU Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum perlindungan konsumen masih memiliki banyak kelemahan dalam implementasinya. Kondisi ini ditandai dengan keberadaan institusi pelaksana perlindungan konsumen yang belum menjadi bagian utama penentu kebijakan ekonomi serta rendahnya indeks keberdayaan konsumen (IKK).

Sampai dengan tahun 2019 IKK Indonesia adalah 41,70, baru saja memasuki level mampu yang artinya konsumen sudah mengenali hak dan kewajibannya serta mampu menentukan pilihan konsumsinya, namun belum terlalu aktif dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. IKK Indonesia ini masih rendah sesuai dengan perilaku konsumen Indonesia yang masih enggan untuk komplain apabila terjadi permasalahan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Selain itu UU Perlindungan Konsumen juga lemah dalam sisi gramatika dan sistematika materi. Tidak hanya itu materi norma yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak lagi memadai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini

Perlu dikemukakan juga bahwa pada saat ini telah berlaku berbagai undang-undang sektoral yang mengatur mengenai perlindungan konsumen misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang tersebut mengatur juga tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di dalam satu Bab khusus, yaitu Bab VI tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Selain itu, mengenai perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran telah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. Perubahan UU Perlindungan Konsumen ini harus tetap menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan wewenang perlindungan konsumen dalam berbagai undang-undang sektoral tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Perlindungan Konsumen untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat pada tataran nasional maupun global. Berdasarkan hasil inventarisasi dan kajian yang dilakukan, UUPK memang tidak banyak mengalami perubahan secara substansi, namun mengakibatkan  perubahan sistematika sehingga perlu dilakukan penggantian UUPK.[3] Berdasarkan hal tersebut perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang UUPK.



[1] Francis Fukuyama dalam Arfian Setiantoro dkk, Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean, Jurnal Rechtsvinding Vol 7, Nomor 1, April 2018, Media Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hlm. 2

[2] Dalam hal ini diperkenalkan 6 (enam) prinsip Praktek Bisnis yang baik agar konsumen terlindungi, yaitu: Fair and equitable treatment; Commercial behaviour; Disclosure and transparency; Education and awareness-raising; Protection of privacy; Consumer complaints and disputes.

 

[3] Angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan :

a.       sistematika peraturan perundang-undangan berubah;

b.       materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50 % (lima puluh persen); atau

c.       esensinya berubah.

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Persoalan yang harus segera diselesaikan melalui perubahan UU Perlindungan konsumen adalah:

1.    Beberapa konsep dalam UU Perlindungan Konsumen memerlukan penyesuian dengan perkembangan masyarakat:

a)    Definisi konsumen

Konsumen didefinisikan dalam UU Perlindungan Konsumen sebagai individu (natural person) tidak mencakup badan hukum (legal person). Jika merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP), bahwa ‘the term "consumer" generally refers to a natural person, regardless of nationality, acting primarily for personal, family or household purposes while recognizing that member states may adopt differing definitions to address specific domestic needs’ maka definisi yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh UNGCP, namun perlu diperhatikan bahwa UNGCP tetap memberikan kewenangan bagi negara pihak untuk mengatur sendiri definisi konsumen sesuai dengan kebutuhan hukum nasionalnya. Perlunya mengubah definisi konsumen dengan memasukan badan hukum disamping individu sebagai subjek pengaturan sangat dibutuhkan mengingat dalam penyelenggaraannya baik pelaku usaha maupun konsumen bukan hanya orang perseorangan atau individu melainkan juga melibatkan badan hukum sebagai pihak dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Sehingga perlu dijelaskan bahwa pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

b)    Pengertian pelaku usaha, barang dan jasa

Perlu dibedakan menjadi pelaku usaha barang dan penyedia jasa mengingat klasifikasi sifat barang dan jasa pada dasarnya sudah berbeda. Konsepsi barang dan jasa yang disatukan membuat persamaan perlakuan bagi kedua komoditi tersebut, padahal pada hakikatnya barang dan jasa memiliki sifat yang berbeda. Ketiadaan pembedaan antara ‘pelaku usaha barang’ dan ‘penyedia jasa’ juga menimbulkan keengganan penyedia jasa profesional antara lain dokter, dosen, notaris untuk tunduk pada UUPK. Kemudian penyamaan tanggung jawab pelaku usaha barang dan penyedia jasa yang memiliki jenis tanggung jawab hukum yang berbeda, menimbulkan kekisruhan dalam penerapan dan penegakan UUPK.

c)    Pengertian perjanjian baku dan klausula baku

Pengertian perjanjian baku dan klausula baku yang tidak jelas dan pengaturan akibat hukum penggunaan perjanjian baku dan klausula baku yang keliru sehingga menimbulkan beragam penafsiran dalam penerapan dan penegakan UU Perlindungan Konsumen. Terdapat perbedaan antara perjanjian baku dengan klausula baku. Klausula baku (standardized clauses) merupakan seluruh pasal (clauses) di dalam perjanjian baku (standardized contract). Untuk menghindarkan multi tafsir dan memberikan kepastian hukum atas arti kedua frasa tersebut, perlu dirumuskan definisi dan penjelasan tentang perjanjian baku dan klausula baku, serta perubahan rumusan penerapan dan akibat hukumnya.

2.    Pengaturan substansi perlindungan konsumen berkenaan dengan perkembangan metode perdagangan dengan sistem elektronik (e-commerce/digital transaction).

Pengaturan kontrak/perjanjian dalam UU Perlindungan Konsumen belum menyesuaikan dengan perkembangan bentuk kontrak saat ini yang telah mengenal 3 (tiga) bentuk kontrak yakni, negotiated contract, standardized contract, dan digital contract. Untuk penggunaan digital contracts atau perjanjian elektronik (e-contracts)  dan perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) yang berkembang pesat belum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) dikemukakan dalam UNGCP 2016 bahwa :

1)         Member States should work towards enhancing consumer confidence in electronic commerce by the continued development of transparent and effective consumer protection policies, ensuring a level of protection that is not less than that afforded in other forms of commerce.

2)         Member States should, where appropriate, review existing consumer protection policies to accommodate the special features of electronic commerce and ensure that consumers and businesses are informed and aware of their rights and obligations in the digital marketplace.

3)         Member States may wish to consider the relevant international guidelines and standards on electronic commerce and the revisions thereof, and, where appropriate, adapt those guidelines and standards to their economic, social and environtmental circumstances so that they can adhere to them, as well as collaborate with other Member States may wish to study the Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce of the Organization for Economic Cooperation and Development.

Hal ini mengisyaratkan bahwa upaya perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia harus sama dengan perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam bentuk perdagangan lainnya termasuk pengembangan kebijakan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia harus mengevaluasi kembali peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen di negaranya dan menentukan perubahan yang dibutuhkan untuk mengakomodasi aspek perdagangan elektronik (e-commerce) maupun dalam rangka revolusi industri 4.0 di bidang perdagangan.

3.    Struktur tanggung jawab pelaku usaha barang dan jasa.

Pengaturan untuk memisahkan tanggung jawab pelaku usaha barang dan jasa perlu dilakukan, mengingat jenis tanggung jawab hukum pelaku usaha barang dan jasa berbeda. Pelaku usaha jasa juga harus dibedakan secara jelas antara penyedia jasa professional dan penyedia jasa komersial. Mengingat penyedia jasa professional sejak awal mensyaratkan adanya kode etik sedangkan penyedia jasa komersial tidak ada kewajiban untuk memiliki kode etik. Jadi bukan hanya memisahkan pengaturan secara rinci mengenai pelaku usaha barang dan penyedia jasa, namun perlu juga mengatur secara terpisah hak dan kewajiban serta tanggung jawab penyedia jasa profesional dan penyedia jasa komersial. 

4.    Ketiadaan ganti rugi atas kerugian nonmateri di dalam UUPK, menyebabkan konsumen yang dirugikan lebih memilih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1243 yang mengenal ganti rugi nonmateri.

5.    Masuknya Principles for Good Business Practices di dalam UNGCP 2016 yang berarti bahwa urusan perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari perilaku pelaku usaha dalam menjalankan praktek usaha (bisnis)nya.[1]

6.    Moda penyelesaian sengketa konsumen

Pengaturan dalam Pasal 56 mengenai putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat namun masih dapat dilakukan keberatan terhadap putusan dimaksud kepada pengadilan negeri dinilai kontradiksi sehingga perlu diubah dengan ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan putusan BPSK.

7.    Permasalahan yang terkait dengan kelembagaan perlindungan konsumen misalnya:

a)         ketiadaan beberapa lembaga atau organisasi antara lain asosiasi konsumen barang dan/atau jasa sejenis, serta ketidakjelasan pengaturan koordinasi antar berbagai instansi penegak hukum yang terlibat dalam penegakan UUPK, antara lain kementerian terkait, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

b)         penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menisbikan peran Kabupaten/Kota dalam urusan perlindungan konsumen, sehingga keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang semula diperintahkan oleh UUPK untuk didirikan di setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), sekarang hanya diperkenankan di Provinsi dan Pusat; dan

c)         tugas dan wewenang berbagai badan atau lembaga dalam urusan perlindungan konsumen yang kurang optimal, antara lain Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sehingga kurang dapat berkontribusi pada upaya perlindungan konsumen.



[1] Dalam hal ini diperkenalkan 6 (enam) prinsip Praktek Bisnis yang baik agar konsumen terlindungi, yaitu: Fair and equitable treatment; Commercial behaviour; Disclosure and transparency; Education and awareness-raising; Protection of privacy; Consumer complaints and disputes.

 

  • Draft Naskah Akademik Unduh
Beri masukan