Pendapatmu berharga.
Sampaikan di sini!

Pemidanaan yang wajib di pertimbangkan dalam RKUHP

Dalam pertimbangan yang telah dipaparkan pemateri Dr.Albert ada banyak unsur yang menurut pemahaman saya masih abstrak dalam menentukan klasifikasi yang dijadikan pedoman di beberapa point seperti halnya dalam point 6,7,11. Kita tidak dijelaskan ataupun dipaparkan bagaimana sebenarnya penentuan bagaimana sebenarnya apa saja yang menjadi acuan dan bagaimana dampak pemidanaan kepada tindak pelaku dan apakah dalam kriteria-kriteria yang dipaparkan bisa saja menjadi boomerang hukum bagi para pelaku-pelaku kejahatan dalam hal menentukan pemidanaan apalagi issue hukum yang sering terjadi masa kini ini ialah pengurangan pemidanaan dengan alasan-alasan dalam kriteria yang disebutkan yang menjadi polemik karena dianggap tidak masuk akal dan menjadi hal yang dapat mengurangi kepercayaan hukum dan instansi di Indonesia

Saran

Perlunya pemaparan lebih lanjut agar masyarakat juga lebih tahu dan bisa menjadi partisipan dalam menegakkan hukum yang berlaku

Hukum adat X RKUHP

Bagaimana berkenaan penerapan Living Law kedepannya, mengingat hukum adat dan/atau hukum kebiasaan dalam masyarakat begitu Majemuk. Serta bagaimana jika dikemudian hari ada kasus yang kemudian justru jadi perdebatan, apakah mau diselesaikan dengan KUHP atau hukum adat? Yang kedua terkait dengan HAM dalam beberapa sangsi di beberapa pasal, apakah dalam RKUHP--HAM masuk pada aspek hukum atau moral? Terlebih dari itu, menangapi terkait dengan penolakan dari Komnas HAM, bagaimana RKUHP kedepan dalam menyoal HAM...?

Saran

Perhatikan aspek humanity, dalam setiap regulasi

Ketika Negeri Butuh Keadilan

UU RKUHP di berbagai bidang menjadi sangat penting dalam menjalankan suatu aktivitas yang didasari hukum. Tapi, terdapat kesenjangan dalam menerapkan keadilan (UU RKUHP) di Indonesia, Banyak masyarakat kelas menengah ke bawah membutuhkan keadilan yang ssungguhnya. Tentang Hukum itu sebenarnya! Jadinsaya sebagai mahasiswa mewakili masyarakat ingin agar masyarakat kecil atau bawah lebih diperhatikan tanpa adanya kesenjangan terhadap golongan atas. Hukum harusnya tidak memandang bulu, tidakmemandang jabatan, materi melainkan memandang kebenaran. Siapapun yang melakukan tindak pidana harus di berikan hukuman sesuai aturan yang berlaku tanpa harus membeda"dakan. Maka dari itu apabila UU di Negeri kita ini benar* adil. Maka tidak akan ad yang menjadi korban dan pelaku akan jera. Mohon kepada penegak hukum agar tetap berkomitmen menegakkan keadilan di negeri ini.

Saran

Sebagai penegak hukum di negeri ini, jadilah penegak hukum yang jujur, amanah, dandapat diandalkan. Masyarakat percaya kepada kalian dalam menegakkan hukum dari banyaknya tindak pidana atau kasus pelanggaran yang terjadi. Jangan rusak kepercayaan masyarakat hanya karena takut terhadap orang* yang memiliki wewenang atau kekuasaan. Jadilah diri sendiri untuk masyarakat yang lebih baik agar tercipta hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia

Lemahnya hukum di Indonesia

Menurut saya, Beberapa issue hukum dinegara kita saat ini bisa kita lihat bahwa hukum kita lemah karena banyak pelanggar hukum yang pelanggarannya sangat berat dan tindak pidananya tidak sebanding dengan orang-orang kalangan bawah yang hampir mati kelaparan dan mencuri. Serta dengan berbagai issue hukum tidak berperan baik sesuai dengan peranannya masing-masing.

Saran

Saran saya untuk issue hukum kedepannya yaitu sebaiknya pemerintah merancang kembali peraturan hukum dimana bisa tegas dan jelas sehingga pelanggaran apapun itu bisa dipidanakan sesuai dengan peraturan hukum negara sehingga sila kelima Pancasila atau dasar negara kita bisa kembali hidup yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT

UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. BUKU KESATU ATURAN UMUM BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PIDANA Bagian Kesatu Menurut Waktu Pasal 1 (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi. Pasal 2 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Mengenai bunyi pasal di atas terkait hukum yang hidup di masyarakat/yang tercipta langsung oleh Masyarakat dalam hal permasalahan Kecil di masyarakat utamanya di pedesaan walaupun itu Tidak di atur di undang2 Masyarakat tetap melaporkan kepada pihak berwenang, karnah itu sudah terbiasa terjadi di lingkungan Masyarakat.

Saran

Lakukan sosialisasi yang lebih masif di Masyarakat supaya Tidak Ada protes atau tindakan Masyarakat yang tidak tercantum di undang-undang. Karnah kebiasaan Masyarakat masalah kecilpun di bawa ka rana hukum walaupun masalah itu bisa di selesaikan secara kekeluargaan.

HAM, Hukum atau Moral?

Terlepas dari beberapa pasal yang masih dinilai kontroversi oleh beberapa kalangan, saya yakin RKUHP ini merupakan i'tikad yang besar dan visioner dalam menciptakan perubahan dalam bidang hukum di negara tercinta kita. Terlepas dari itu, apa yang akan saya sampaikan tak terlalu fundamental sebagaimana yang sudah acap kali didengar. Pertanyaannya ialah, Hal Asasi Manusia (HAM) dalam RKUHP secara tendensi lebih kepada hukum apa moral? Terlebih dari itu, jika hukum apa dan bagaimana landasan etimologis dan epistemologisnya. Begitu juga sebaliknya.

Saran

Jangan terburu-buru dalam ketik palu, sebelum semuanya benar-benar bisa diterima oleh masyarakat

Pasal Bermasalah Dalam RKUHP dalam pasal 218 dan 220

Dalam pasal 218 dan pasal 220 RKUHP ada kesenjangan mengenai persamaan hak di mata hukum, ketika kita kembali pada konstitusi di pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya " Maka sama halnya dengan presiden, dalam pasal 218 dan pasal 220 presiden dan wakil presiden mendapatkan keistimewaan di mata hukum, mereka memperoleh perlindungan lebih sedangkan hal tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi.

Saran

Perlu ada pengkajian lebih lanjut mengenai pasal ini agar dapat di terima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pasal Bermasalah Dalam RKUHP dalam pasal 218 dan 220

Menurut saya dalam pasal 218 dan pasal 220 RKHUP ada yang bermasalah, jika kita kembali pada konstitusi pada pasal 27 ayat 1 yang berbunti "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Artinya ada kesenjangan antara perlindungan hukum kepada presiden dan wakil presiden, ada keistimewaan hukum yang mereka peroleh sedangkan hal tersebut bertengtangan dengan amanah konstitusi. Setiap orang hendaklah memdapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, baik yang memimpin maupun yang di pimpin.

Saran

Sebaiknya ada pengkajian lebih lanjut mengenai pasal ini agar tidak ada penolakan di masyarakat.

Pasal 218 RUU

Pasal 218 "Menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri" merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Pasal tersebut sangat sulit dipastikan bagiamana hal yang dimaksud tentang Merendahkan atau merusak nama baik seseorang.

Saran

Sebaiknya didalam Pasal tersebut dituliskan secara Jelas, Tegas dan benar , contoh yang dimaksud dengan Menyerang Kehormatan dan Merusak nama baik seseorang agar pasal yang dimaksud benar-benar dapat dipahami oleh setiap orang terkhusus bagi para Penegak Hukum. Terimakasih 🙏

UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

UU ditujukan sebagai solusi atas suatu masalah yang timbul. UU no 35 th 2009 tentang narkotika memiliki semangat yang sama namun kenyataannya UU ini kelewat abu abu dan tidak ada satupun putusannya yang bisa di gunakan sebagai yurisprudensi. Dari sisi pengguna maupun penyedia sama sama di pidana, dan subsidairnya boleh dibilang sinting karena tidak berkaca dengan UMR nasional, subsidairnya 800 juta keatas sehingga 135 ribu narapidana narkotika tidak ada yang membayar subsidairnya dari undang undang tidak masuk akal itu. Coba teliti data empiris bahwa mereka yang terlibat dalam peredaran anak yg tidak terserap pada lapangan kerja sehingga mereka melakukan peredaran gelapenganhgap itu pekerjaam, jadi narkoba seharusnya diselesaikan dengan penyembuhan kepada pe. Akainya dan memberikan ketrampilan kepada pengedar pemgedarnya untuk memperoleh pelerjaan yang layak. UU narkoba harus dirubah dari UU antagonis sekwarmg ini yg seperti leviathan atau nahtera kematian menjadi undang undang yang berperi kemanusiaan seperti bahtera nuh me olong si oecandu sembuh dan sipengedaremiliki perkerkaan yang terhormat. Salam

Saran

Pemakai di sembuhkan ke RSKO Penhedar du berikan pekerjaam layak, sehingga tidak melakukan peredaran gelap narkoba.