Mari Bersama Membangun Regulasi yang Berkualitas!

Lanjut

Dalam Rangka Peningkatan Kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka diperlukan adanya pertisipasi masyarakat dalam proses penataan peraturan perundang-undangan. Tidak saja hanya pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga pada tahap evaluasi peraturan perundang-undangan.

BPHN mengajak Saudara (orang perseorangan/kelompok orang/instansi yang mempunyai kepedulian dan/atau kepentingan terhadap substansi peraturan perundang-undangan) untuk terlibat aktif memberikan masukan guna meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik pada tahap ex ante(pada tahapan penyusunan naskah akademik) maupun ada tahap ex post (pada tahapan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan).

Ex Ante
Naskah Akademik

Draft Naskah Akademik

Lihat
Ex Post
Evaluasi Hukum

Evaluasi Peraturan existing

Lihat
Ex Ante
Peraturan Lainnya

Permenkumham,Rensra,dll.

Lihat